Refleksi Kemerdekaan Indonesia

Kita baru saja merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tentu sebagai bangsa yang mencintai negerinya, kita semua patut bersyukur bahwa negeri ini masih eksis dan tetap dilindungi Tuhan dari kehancuran meski mengalami beragam hantaman dan gempuran, baik bersipat internal maupun eksternal. Kita pun harus selalu bangga menjadi bangsa Indonesia yang penuh kebhinnekaan dalam etnisitas, agama, kepercayaan, tradisi, adat istiadat, bahasa dan kebudayaan.

Tahun ini Indonesia berusia 72 tahun, ibarat manusia, usia tersebut merupakan simbol kematangan dan kebijaksanaan. Mestinya, di usia itu semua persoalan mendasar terkait kehidupan berbangsa dan bernegara sudah selesai. Negara seharusnya sudah beranjak memikirkan bagaimana pengembangan kebudayaan dan peradaban Indonesia ke depan di tengah derasnya arus globalisasi.

Alih-alih membahas upaya peningkatan kebudayaan dan peradaban yang merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa dan negara, Indonesia hari ini masih sibuk membahas upaya pemenuhan basic needs warga, seperti penyediaan air bersih, listrik dan kebutuhan sembako yang merata bagi semua warga di seluruh pelosok tanah air. Tidak heran jika upaya-upaya pemenuhan hak dasar menyangkut pendidikan, kesehatan dan transportasi masih menjadi persoalan utama pemerintah, baik di pusat dan terlebih lagi di tingkat daerah.

Bahkan, terkait ideologi bangsa pun Indonesia masih menghadapi kendala serius. Nilai-nilai ideal Pancasila belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya sangat kasat mata; menguatnya intoleransi, radikalisme dan fundamentalisme, merebaknya kasus mega korupsi seperti kasus e-KTP, lemahnya good governance, rendahnya kesadaran membayar pajak, buruknya kualitas pelayanan publik, maraknya kriminalitas dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, merajalela pengedaran narkoba, miras dan obat terlarang, parahnya kerusakan lingkungan, serta minimnya pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak, kelompok rentan, minoritas dan disabel. Walaupun tetap diakui sejumlah kemajuan dan keberhasilan telah dicapai oleh pemerintah sekarang.

Inseks Demokrasi Indonesia yang baru saja dirilis menjelaskan, demokrasi Indonesia memang baru sebatas prosedural, belum sampai pada tahapan substansial. Sejumlah indikasi terlihat jelas, seperti hak kebebasan sipil warga, khususnya bagi kelompok minoritas agama dan kelompok rentan belum terpenuhi sebagaimana mestinya,  perilaku sebagian masyarakat yang anarkis, intoleran dan brutal serta belum mengedepankan nilai-nilai kebajikan dengan penuh tanggung jawab, belum optimalnya fungsi lembaga demokrasi, seperti lembaga birokrasi, DPR dan DPD, parpol, dan lembaga peradilan. Namun, hal paling mengerikan yang harus kita cegah adalah menguatnya perselingkuhan antara elit politik, kaum sektarian agama dan kaum fundamentalisme pasar.

Awal April lalu ICRP menyelenggarakan sebuah Semiloka dengan tema: Indonesia di Persimpangan: Negara Pancasila vs Negara Agama. Setidaknya, tiga isu pokok telah dibahas: negara, radikalisme agama, dan fundamentalisme pasar.

Pertama, isu negara. Konstitusi Pasal 1 (Ayat 1) menegaskan, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya, para pendiri negara dan penyusun konstitusi paham betul prinsip republikanisme, yaitu kehidupan bersama adalah urusan bersama. Intinya, negara mengurus kepentingan bersama, tak satu pun kelompok boleh diabaikan dan itulah demokrasi. Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk hanya dapat dibangun dengan prinsip bhinneka tunggal ika, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang bertanggungjawab. Problemnya, nilai-nilai Pancasila yang nota bene adalah nilai-nilai esensial demokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para elit penguasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tercermin dalam sikap dan perilaku sebagian elit politik yang tidak bermoral, korupsi, rakus dan tidak manusiawi. Mereka itulah penista Pancasila dan pembajak demokrasi yang sesungguhnya.

Kedua, isu radikalisme agama. Sejak runtuhnya Orde Baru dan dimulainya era demokratisasi, ICRP menangkap sinyal kuat radikalisme membajak demokrasi. Sistem demokrasi memang rentan sebagai lahan subur radikalisme. Atas nama demokrasi, mereka memanfaatkan peluang demokrasi untuk mengekpresikan ide dan gagasan yang justru anti-demokrasi. Mengapa radikalisme berbahaya? Ideologi radikal dalam agama apa pun, termasuk Islam selalu membawa virus pemaksaan, permusuhan, kebencian dan intoleransi. Gerakan radikalisme Islam di Indonesia memaksakan ideologi anti demokrasi, anti-keberagaman, anti Pancasila dan anti NKRI. Mereka menyebut semua itu dengan satu istilah, thagut (musuh Islam). Mereka juga memandang negara Pancasila sebagai negara gagal dan sangat bernafsu mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau khilafah.

Belajar pada kasus Taliban di Afghanistan, Bokoharam di Nigeria, ISIS di Irak dan Suriah, awalnya mereka hanyalah gerakan radikalisme Islam yang kecil dan tidak diperhitungkan. Namun, karena mayoritas masyarakat tidak peduli dan mengambil sikap diam maka mereka memperoleh amunisi untuk berkembang pesat dan akhirnya menaklukkan pemerintah berkuasa.

Ketiga, isu fundamentalisme pasar. Sejumlah penelitian menyimpulkan, gerakan radikalisme dalam semua agama, tak terkecuali Islam, bukan sekadar masalah ideologis, tetapi merupakan gejala modern yang sangat kompleks. Radikalisme terkait erat dengan sejarah, dinamika politik, pergeseran geostrategis, serta masalah sosial-ekonomi akibat proses modernisasi dan globalisasi. Bukan rahasia lagi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita menimbulkan kesenjangan sosial yang luar biasa. Selain itu, menyuburkan politik uang yang memenangkan penjahat mafia dan kartel.

Kelompok fundamentalisme pasar adalah kaum pemodal yang mengeksploitasi kekayaan negara untuk kepentingan sendiri. Mereka menggantungkan kehidupan rakyat dalam kungkungan hegemoni kapital-pasar sehingga ruang artikulasi kaum miskin terpinggirkan. Itulah salah satu penyebab kemiskinan merajalela, serta ketidakadilan dan kesenjangan sosial terbuka lebar. Akibatnya, negara tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan selanjutnya rakyat pun semakin tertutup aksesnya untuk berperan aktif dalam kehidupan bersama. Kondisi ini membuktikan keroposnya konsolidasi kebangsaan di antara para elit dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan kekayaan bangsa yang begitu berlimpah.

Negara yang seharusnya berada di atas semua golongan, kelompok, dan agama cenderung berperilaku memihak dan digunakan sebagai alat pemukul bagi kelompok tertentu. Negara yang seharusnya memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola kebinekaan, keberagaman dan perbedaan, malah membuat berbagai hukum dan kebijakan yang tidak bisa mengakomodasikan dan menghargai keberagaman yang ada.

Di sisi lain, akibat minimnya pendidikan kewarganegaraan, sebagian besar masyarakat  belum mampu membentuk pola pikir yang arif dalam mengapresiasi kebhinnekaan dan keberagaman. Hal itu terlihat dari semakin menguatnya sikap intoleran, perilaku persekusi, penggunaan isu SARA dan sikap-sikap yang mau menang sendiri dalam kehidupan bersama.

Terlihat jelas kebangkitan politik identitas etnis dan agama yang didominasi oleh nilai-nilai agama, baik di tingkat lokal maupun nasional. Bahkan, seringkali diartikulasikan dengan berbagai kekerasan fisik, simbolik, dan praktik penyingkiran kelompok minoritas.

Dalam konteks politik pun, seperti terlihat dalam Pemilu dan Pilkada, politisasi agama menjadi cara efektif untuk meraih dan mendongkrak perolehan suara dari masyarakat. Akibatnya, sebagian orang pun pada akhirnya beranggapan, bahwa segala sesuatu (apa pun bentuknya), jika sudah mendapat legitimasi agama, dianggap sebagai hal yang benar dan harus diikuti.

Agama yang seharusnya menjadi fondasi bagi kesalehan sosial dan pembawa misi untuk kesejahteraan dan perdamaian, ternyata berubah menjadi penyulut kerentanan konflik. Jika persoalan ini tidak segera diantisipasi, maka eksistensi agama serta bangsa Indonesia akan menjadi taruhannya.

ICRP  (Indonesian Conference on Religion and Peace) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan untuk mewujudkan masyarakat damai dan sejahtera dalam konteks kebhinekaan Indonesia. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam misi perjuangan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 dengan mengembangkan prinsip multikulturalisme dan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; mengembangkan ajaran agama dan budaya religius yang kompatibel dengan prinsip-prinsip HAM dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, dan mendorong upaya-upaya dialog antar/inter agama dan kepercayaan, serta mengadvokasi kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

Salah satu isu yang sangat kuat diperjuangkan ICRP adalah kebebasan beragama. Kebebasan yang dimaksud di sini tentu bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung-jawab. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen. Kebebasan beragama berarti bahwa pilihan beragama atau tidak beragama bagi setiap warga negara merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara.

Bagi ICRP, negara cukup menjamin dan menfasilitasi agar semua warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatannya dengan nyaman, aman dan penuh tanggung jawab. Negara tidak berhak menetapkan mana agama yang diakui atau tidak, mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara.

Prinsip kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap netral, imparsial dan bertindak adil pada semua warga negara, apa pun agama dan kepercayaannya, termasuk mereka yang memilih untuk tidak beragama. Negara tidak boleh bersikap diskriminatif, apalagi eksploitatif terhadap mereka untuk alasan apa pun.

Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi dan menfasilitasi semua warga negara agar dapat menjalankan ajaran agama masing-masing secara aman, nyaman, dan bertanggung-jawab sehingga terpenuhi kepuasan spiritual mereka. Hanya dengan cara itu, dapat terwujud kehidupan beragama yang harmoni dan penuh damai. Terwujud masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius dan memiliki tingkat spiritual yang tinggi, yang terlihat dari kepedulian mereka untuk memanusiakan sesama manusia.

Tentu saja, regulasi negara dalam kehidupan beragama tetap diperlukan. Regulasi tersebut dibutuhkan demi perlindungan dan pemberdayaan warga negara, sama sekali bukan untuk tujuan intervensi atau membatasi hak kebebasan mereka. Akhirnya, dirgahayu Indonesia, semoga merdeka selama-lamanya.

foto by https://www.youthmanual.com/assets/file_uploaded/blog/1502977152-bendera-in.jpg